Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan utama Myanmar guna mendorong implementasi Konsensus Lima Poin dan mewujudkan dialog inklusif untuk mencapai solusi politik atas krisis di negara tersebut.
Melanjutkan proses yang dilakukan sebagai Ketua ASEAN 2023, Kantor Utusan Khusus untuk Myanmar telah menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan utama Myanmar untuk mendorong implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan berupaya untuk menyelenggarakan dialog inklusif untuk solusi politik yang komprehensif dan berjangka lama terhadap krisis di Myanmar.
Dilansir JawaPos.com dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (kemlu.go.id) pada Jumat (24/11), pertemuan ini diadakan di Jakarta, 20-22 November 2023 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan yang mewakili Revolusi Musim Semi, pihak-pihak yang terlibat dalam rezim otoritas, dan para penandatangan NCA (PPST). Turut hadir pula perwakilan pemerintah Laos sebagai Ketua ASEAN yang akan menjabat pada tahun 2024.
Kelompok-kelompok tersebut adalah Revolusi Musim Semi, yakni kelompok yang memiliki hubungan dengan rezim militer yang berkuasa di Myanmar (SAC), dan Organisasi Bersenjata Etnis (EAOs) di Myanmar yang telah menandatangani Nota Kesepahaman Damai (NCA) atau disebut sebagai Tim Pengarah Proses Perdamaian (PPST).
Pertemuan ini dilakukan secara terpisah berdasarkan kelompoknya masing-masing, mulai dari kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan militer, perwakilan utama Revolusi Musim Semi termasuk Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), serta perwakilan PPST.
Para pemangku kepentingan berkesempatan untuk beraudiensi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sesi terpisah.
Pesan utama yang disampaikan oleh Wamenlu RI adalah bahwa dialog inklusif dan solusi politik merupakan satu-satunya solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Seluruh pemangku kepentingan menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap kepemimpinan dan komitmen Indonesia yang konsisten untuk membantu masyarakat Myanmar mencapai perdamaian dan stabilitas.
Para pemangku kepentingan juga mendukung peran ASEAN dan implementasi konkret dari 5PC.
Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar memfasilitasi pertukaran “pesan” dari masing-masing kelompok yang berkepentingan di Myanmar.
Pesan-pesan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kemungkinan dialog awal, yang mengarah pada dialog nasional yang inklusif untuk menemukan solusi yang tahan lama dan komprehensif untuk krisis di Myanmar.
“Sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk terus membantu masyarakat Myanmar untuk menemukan solusi politik yang komprehensif demi perdamaian dan stabilitas yang tahan lama di Myanmar,” kata Ngurah Swajaya dari Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar.
Sehubungan dengan perkembangan terakhir, Indonesia mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menahan diri dan menghindari jatuhnya korban sipil, sesuai dengan hukum humaniter internasional, serta memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman kepada para pengungsi yang terkena dampak konflik.
Sumber : JawaPos.com