Jelang Pemilu 2024, pemerintahan Jokowi tiba-tiba menggulirkan banyak program bagi-bagi. Dicurigai sebagai upaya menarik simpati rakyat. Agar anak-anaknya menang mudah di Pemilu 2024.
Ya, betul. Bentuk cawe-cawe politik dari sang presiden, tentu saja untuk memuluskan dua anaknya yang ikut kontestasi. Gibran Rakabuming menjadi Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, dan Kaesang Pangarep menjadi Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), tercepat di dunia.
Agar Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo, bisa menang mudah. Sehingga bisa melanjutkan berbagai proyek ambisius sang ayah yang terbengkalai.
Serta memudahkan PSI agar lolos ambang batas parlemen atau parliementary threshold (PT) sebesar 4 persen. Kabarnya, PSI pasang target PT hingga 9 persen. Luar biasa, bukan pekerjaan mudah dan murah.
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menyebut program bagi-bagi duit yakni BLT El Nino, bisa dijadikan alat politik untuk memenangkan paslon tertentu dan parpol tertentu.
Alasan Trubus, BLT El Nino dibagikan di saat tidak tepat. Karena, musim kemarau akibat El Nino sudah berlalu.
“Ini kan soal nomenklatur saja, namanya BLT El Nino. Tapi dugaan kuatnya politis. Karena kan sudah enggak ada El Nino. Kita masuk musim penghujan,” kata Trubus.
Sedangkan, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mencurigai program bagi-bagi rice cooker merupakan bagian dari pemenangan paslon dan parpol yang diendorse Jokowi di Pemilu 2024.
“Berlakunya Permen 11/2023 menjelang tahun politik, patut diduga cuan (program rice cooker) itu mengalir untuk pemenangan Pilpres dan Pileg,” ujarnya
Sedangkan Guru Besar Ekonomi Politik IPB University, Prof Didin S Damanhuri punya daftar panjang soal potensi kecurangan baik di Pilpres dan Pileg (legislatif) yang digelar 14 Februari 2024.
Pertama, Presiden Jokowi mengizinkan para menteri atau pejabat publik yang berkontestasi di Pilpres 2024, tetap menjabat alias tidak mengundurkan diri. Yakni Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi pasangan dari Capres Ganjar Pranowo.
Demikian pula Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), seharusnya mundur.
“Walau Presiden Jokowi tidak menyatakan wajib mundur kepada menteri yang berkontestasi di Pilpres 2024. Namun, secara etika dan menghindari conflict of interest, seharusnya pejabat publik yang ikut kontestasi, mundur semua,” ungkapnya
Kedua, kata Prof Didin, Jokowi gencar mempromosikan anak-anaknya yang ‘bertempur’ dalam Pemilu 2024. Padahal, Jokowi sebagai presiden, tidak boleh menggunakan fasilitas atau anggaran negara untuk tujuan politik. Termasuk untuk kepentingan keluarganya.
“Di dalam beriklan dia mempromosikan sebuah partai.Yang tidak langsung juga mengkampanyekan paslon tertentu, begitu. Yakni Gibran. Ya, kan gitu,” tuturnya.
Belum lagi aparat penegak hukum yang seharusnya netral demi menjamin kenyamanan dan keadilan, justru bersikap sebaliknya. Membuat suasana semakin panas.
“Misalnya kejadian di Solo, dan daerah lain. Ada aparat bertindak tak lazim kepada parpol tertentu. Nah, ini kan menimbulkan keresahan,” tuturnya.
Demikian pula mobilisasi kepala desa yang dihadiri Gibran, menurut dia, merupakan bentuk mobilisasi politik lewat kekuasaan.
Bukan hanya Gibran yang disoal, Ganjar beberapa kali menggelar pertemuan dengan kepala desa. Karena, Ganjar menjabat Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi). Kini, lembaga ini terbelah dua.
“Belum lagi soal keterlibatan aparat negara dalam pemasangan setengah juta baliho capres dan parpol tertentu. Serta pencopotan baliho yang gaduh beberapa waktu lalu. Kan meresahkan,” kata Prof Didin.
Selain itu, Prof Didin mendengar selentingan bahwa program bagi-bagi bansos itu, dijadikan alat untuk berkampanye hitam atau black campaign.
“Di masyarakat kita dapat laporan. Bahwa program bagi-bagi, apakah itu BLT El Nino, Rice Cooker, bantuan beras dan sebagainya, akan dishapus atau disetop kalau si A menang. Atau parpol ini menang. Nah, ini kan black campaign namanya,” tuturnya.
Demikian pula dengan perpanjangan bantuan beras hingga Maret 2024, menurutnya, diduga kuat, istana sudah mengantisipasi apabila Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran.
“Jadi ini mobilisasi kekuasaan untuk sebuah kepentingan paslon tertentu, menurut saya ini harusnya ada yang menyeimbangkan, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” ungkap Prof Didin.
Untuk Pemilu 2024, apakah kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar paling apes, karena hanya diwakili 4 menteri di kabinet? Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, tidak begitu.
“Kan dari kubu Anies-Muhaimin ada Menaker, Menag dan menteri desa dari PKB. Dan Menteri LHK dan NasDem. Demikian pula kubu Ganjar-Mahfud, lebih banyak lagi jumlah menterinya. Bahkan kasus Pj Sorong kan jelas. Artinya semua paslon punya potensi berbuat curang,” paparnya.
Anggaran Bengkak
Gencarnya Presiden Jokowi menebar program bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024, membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pening.
Ya jelaslah, anggaran untuk bansos menjadi bengkak ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Kata Sri Mulyani, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersedot cukup besar untuk bansos dan subsidi energi.
“APBN sebagai shock absorber harus membelanjakan cukup besar untuk subsidi kompensasi (energi) juga bantuan sosial,” kata Sri Mulyani Jakarta, Kamis (23/11/2023).
Menurut Sri Mulyani, APBN hadir untuk terus merespons prioritas-prioritas pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Sampai saat ini untuk 2023 pelaksanaan APBN Kita yang akan berakhir pada Desember, pendapatan negara masih tumbuh 3,1 persen,” tuturnya.
Jelang Pemilu 2024, Presiden Jokowi gencar menebar bansos, termasuk beras gratis sebanyak 10 kilogram untuk 21,3 keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini dijalankan hingga akhir tahun.
Awalnya anggaran untuk bansos beras ditetapkan Rp15,9 triliun. Digelontorkan dua periode yakni Maret-Mei senilai Rp7,9 triliun. Dan, periode 2 (September-November) senilai Rp8 triliun.
Tiba-tiba diputuskan ada pembagian lagi pada Desember 2023, sehingga anggarannya bertambah Rp2,67 triliun. Total anggaran untuk bansos beras bengkak menjadi Rp18,57 triliun.
Selain itu, ada program BLT (bantuan langsung tunai) teranyar sebesar Rp400 ribu untuk 18,8 juta KPM. Namanya, BLT ini untuk rangka mendorong daya beli masyarakat di tengah El Nino.
Pada rencana awal, BLT El Nino dibagi dua termin pada November 2023 dan Desember 2023 dengan besaran Rp200 ribu per bulan untuk setiap KPM. Kemenkeu bakal menambahkan anggaran Rp7,52 triliun kepada Kementerian Sosial sebagai eksekutor program ini.
Ya, Sri Mulyani pantas saja pening dengan tren kenaikan dana bagi-bagi ‘angpo’ untuk rakyat. Dari APBN, anggaran perlindungabn sosial (Perlinsos) bergerak naik jelang Pemilu 2024.
Pada 2022, anggaran perlinsos dipatok Rp431 triliun, setahun kemudian naik menjadi Rp476 triliun. Naik lagi Rp493 pada 2024.
Anggaran perlinsos memang baik, sebagai penyangga bagi perekonomian warga kelas bawah. Yang tidak baik dan harus dilawan adalah politisasi anggaran. Uang negara untuk memuluskan keluarga masuk istana.
Sumber : Inilah.com
