Keluarga dan kerabat pejabat ataupun politisi yang berpolitik sudah menjadi hal lumrah di Indonesia. Mulai dari satu orang, ditambah pasangan, tak lupa mengajak kakak, adik, anak, besan, tante, paman, sepupu, serta menantu untuk juga terjun ke dunia politik. Sejak era reformasi dapat dilihat rekam jejak aktivitas politik dinasti presiden, mulai dari Presiden Abdurrahman Wahid hingga Joko Widodo.
Pada masa pemerintahan selanjutnya, terdapat Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri. Ia merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Adapun para anggota kerabat Megawati mulai dari anak, cucu, ipar, hingga keponakan banyak yang aktif di politik.
Walau tidak berada di naungan partai yang sama, keluarga besar Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, juga aktif terjun di dunia politik. Terdapat sekitar sepuluh tokoh politik dari keluarga ini dengan empat diantaranya siap memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilu 2024 mendatang.
Salah satu praktik politik dinasti yang tengah hangat dibicarakan publik yakni keluarga Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo. Kedua anak, menantu, hingga ipar pun menduduki posisi strategis baik di bidang pemerintahan, yudikatif, hingga lingkup partai politik.
Menjadi kerabat elit politik pun menjadi sebuah privilese besar apabila ingin menjadi politikus. Hal ini sangat tampak pada pemilu legislatif DPR 2024 mendatang. Beberapa politikus pemula yang merupakan keluarga dekat pemimpin partai pun siap memperebutkan kursi DPR tahun depan.
Pemilu 2024 untuk calon anggota legislatif juga tampak diisi oleh keluarga yang ingin masuk parlemen. Misalnya Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang mengajak istri dan kelima anak untuk terjun ke dunia politik. Selain itu, ada pula beberapa pasangan suami istri dari partai yang sama yang maju menjadi caleg.
Kekuasaan yang dimiliki oleh lingkaran keluarga yang sama juga memberi celah untuk disalahgunakan. Salah satu contohnya korupsi yang dilakukan oleh beberapa anggota kerabat Ratu Atut dan beberapa politisi atau pejabat kepala daerah lainnya yang juga berakhir menjadi tahanan KPK.
Sumber : Kompas.id
