Ridwan Kamil sebagai representasi masyarakat Sunda dalam Pemilu 2024 dinilai gagal mengelola hubungan dengan basis massa suku Sunda. Cenderung bergerak sendiri.
Lagi-lagi, usai peluang Ridwan Kamil untuk menjadi calon wakil presiden kandas, etnis Sunda tak mempunyai representasi dalam pertarungan politik nasional sekelas pemilihan presiden. Anomali inilah yang menjadi topik inti dari sebuah diskusi kecil di kampus FISIP Unpad Dago pada Rabu, 8 November 2023. Acara ini mempertemukan aktivis dan akademisi Sunda yang tengah prihatin atas vakumnya putra daerah Jawa Barat di Pilpres 2024.
Padahal secara demografis, etnis Sunda merupakan etnis dengan populasi terbesar kedua di Indonesia setelah etnis Jawa. Seandainya suku Jawa dipecah menjadi satuan geografis (Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Yogyakarta), porsi penduduk Sunda sebenarnya akan terasa jauh lebih besar. Belum lagi, Jawa Barat juga merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar pada Pemilu 2024, yaitu sebanyak 35.714.901 pemilih.
Meskipun suku Sunda pernah menduduki kursi wakil presiden melalui Umar Wirahadikusumah dan Ma’ruf Amin, keduanya lebih dikenal sebagai Jenderal TNI dan petinggi Nahdlatul Ulama, bukan kesundaannya. Di sisi lain, Ridwan Kamil, yang dianggap sangat merepresentasikan masyarakat Sunda, gagal maju ke Pemilu 2024.
Mengapa, menimbang prestasi dan popularitasnya, kandasnya peluang Ridwan Kamil untuk maju ke Pemilu 2024 terkesan begitu mudah? Mengapa elite nasional kurang tertarik untuk memilih capres atau cawapres dari Jawa Barat? Apakah pemilih Sunda, karena karakternya yang cenderung otonom dan situasional, sangat sulit dikuasai bahkan oleh putra daerahnya sendiri? Lalu, apa implikasinya terhadap diskursus politik Sunda secara keseluruhan?
Ridwan Kamil dan Budaya Politik Sunda Hari Ini
Pendapat pertama ditawarkan oleh salah seorang peneliti Pusat Studi Politik dan Demokrasi, Iip Dzulkipli Yahya. Menurutnya, secara sosio-kultural, jaringan sosial orang Sunda memang relatif lemah, sehingga kurang mampu menembus struktur politik nasional. Hal ini juga bisa dilihat dalam sosok Ridwan Kamil. Dalam pengamatan Iip, sejak wacana tentang peluangnya menjadi cawapres ramai, Ridwan Kamil tak menemui tokoh-tokoh Jawa Barat sama sekali.
Itu sangat kontras dengan bakal calon lainnya yang bergegas mencari dukungan dari banyak pihak, baik lembaga swadaya masyarakat, komunitas, paguyuban, atau kelompok-kelompok lainnya. Padahal, bagi Iip, langkah ini penting bukan hanya sebagai basis dukungan, tapi juga sebagai “bumper” politik agar tak mudah disisihkan. Sebaliknya, Ridwan Kamil terlihat lebih berfokus pada citra pribadi.
“Dari sisi lapangan, melihat bagaimana Ridwan Kamil pasca menjabat, saya sepakat dengan Pak Iip,” ujar peserta diskusi lainnya, mengamini pendapat Iip. “Tak ada komunikasi antara Ridwan Kamil dan figur-figur penting di Jawa Barat. Ridwan Kamil lebih banyak memperkuat citra dirinya sendiri, tampak dari media sosial.”
Pandangan serupa datang dari Mudiyati Rahmatunnisa, Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Unpad. Menurutnya, dukungan yang begitu besar dari netizen semata tak akan memuluskan jalan Ridwan Kamil menuju tampuk kekuasaan nasional. Ini menafikan sebuah fakta mendasar dalam politik bahwa, untuk bersaing di tingkat pusat, politisi tak bisa gerak sendirian. Ada kekuatan lain yang harus dirangkul.
Begitu pula dengan Ari Ganjar Herdiansyah, Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi, yang menerangkan bahwa “solo career” dalam politik itu sangatlah susah. Tanpa afiliasi dengan banyak kelompok, sebagaimana Ridwan Kamil, kurang meyakinkan bagi elite nasional.
“Meskipun saya juga menangkap bahwa politisi di Jawa Barat itu, ketika dia sudah matang, sering kali sosoranganan (bergerak sendiri)” ujar Ari Ganjar. “Jadi yang seperti Ridwan Kamil itu tidak unik.”
Pandangan lain lagi disampaikan oleh Caroline Paskarina, Kepala Departemen Ilmu Politik Unpad. Ia menganalisis kandasnya peluang Ridwan Kamil menjadi cawapres dari perspektif hubungan antara elite dan massa. Menurutnya, dalam konteks budaya politik Sunda, hubungan antara elite dan massa kurang terkelola dengan baik, seolah-olah para elite bergerak hanya dengan timnya sendiri.
“Kemudian persoalan lainnya adalah hilangnya sikap kritis,” tambahnya. “Ketika, misalnya, Ridwan Kamil ternyata tidak dipilih jadi apa pun, kita juga tidak protes. Jadi seolah-olah tidak ada sikap kritis ketika ada persoalan yang kita pandang tidak adil terhadap Jawa Barat. Kita cenderung untuk diam.”
Hal tersebut, singkatnya, menimbulkan kesan bahwa rasa kebersamaan orang Sunda relatif lebih rendah daripada etnis besar lainnya di Indonesia, terutama etnis Jawa. Hal ini diamini oleh peserta diskusi lainnya yang melihat Jawa Barat sebagai wilayah dengan dinamika dan tradisi diaspora yang sangat kuat. Alhasil, berbeda dengan kohesi kognitif Jawa yang terikat kaku, kohesi kognitif masyarakat Sunda cenderung lemah.
“Jawa Barat itu lingkup budayanya beragam,” tuturnya. “Ada Cirebon, Priangan Timur, lalu ada Bogor. Dan Bogor dengan Depok saja itu sangat berbeda. Belum lagi ditambah karena dekat dengan Jakarta, ada migrasi dari berbagai etnis yang mana mereka cenderung lebih mewarnai orang-orang di Jawa Barat. Ini membuat satu figur kesulitan untuk mengakses (jejaring) karena menghadapi banyak pihak.”
Faktor lainnya yang mungkin membuat Ridwan Kamil, atau orang Sunda secara keseluruhan, gagal bersaing dalam perpolitikan nasional adalah kurangnya gagasan. Ridwan Kamil punya rekam jejak yang bagus, plus citranya di mata publik cukup mengagumkan, tapi pertarungan politik nasional membutuhkan lebih dari itu. Tanpa gagasan yang kuat, warga Sunda sendiri jadi agak kebingungan untuk memperjuangkan karier politik Ridwan Kamil.
“Kalo menurut saya,” ungkap Cecep Burdansyah, seorang aktivis Sunda, “Jawa seharusnya diimbangi oleh budaya egaliter yang dimiliki orang Sunda. Ada yang bilang gini: orang Sunda itu teu bisa ngahiji (tak bisa bersatu). Dalam politik mungkin kita gak bisa ngahiji, tapi kita bisa ngahiji dalam gagasan—adu gagasan. Orang Sunda (hari ini) ngahiji tidak bisa, tapi adu gagasan juga tidak terlatih.”
Cecep menambahkan bahwa sejauh ini tak ada figur yang bisa meladeni atau mengimbangi gaya-gaya politik intelektual. Kebanyakan orang terlalu menekankan pada aspek Sunda-nya. Padahal, menurutnya, pendekatan yang lebih baik adalah mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif masyarakat Sunda: bukan hanya literasinya kuat dan mampu mendiagnosis masalah, tapi sekaligus mampu menemukan terobosan solusinya.
Gagap Politik
Dengan serangkaian problem tersebut, Cecep menilai bahwa bahwa orang Sunda memang gagap dalam politik. Pada dasarnya, diindahkan oleh Iip, budaya politik Sunda hari ini tidak mampu melahirkan pemimpin.
“Tidak ada mekanisme budaya yang reliable untuk melahirkan pemimpin,” tutur Iip. “Orang Sunda gak punya lagi kemampuan untuk melahirkan pemimpin di tingkat nasional. Sehingga baik dari pihak Ridwan Kamil maupun orang Sunda itu sendiri, apa yang dicapai oleh Ridwan Kamil itu seolah hanya pencapaian pribadinya, bukan dari basis budayanya. Akhirnya ketika dia tidak jadi, paling komennya ‘Teu jadi euy’. Se-simple itu.”
Sejak Otto Iskandar Dinata, kegagapan politik ini masih berlangsung. Iip menduga bubarnya negara Pasundan telah meninggalkan semacam trauma bagi orang Sunda untuk masuk dan bertarung dalam kancah politik nasional. Menurutnya, kekalahan politik masyarakat Sunda bermula ketika mereka kalah voting dalam menentukan bentuk negara. Waktu itu opsinya antara federasi dan unitaris, dan negara Pasundan sebenarnya menghendaki federasi.
Padahal, dalam pengamatan Iip, kekuatan budaya politik Sunda sangatlah kentara di negara Pasundan. Saat itu anggota parlemennya diisi oleh elite-elite Sunda terbaik pada masanya. Namun, sejak integrasi nasional, dan karena ada stigma juga bahwa negara Pasundan adalah separatis, semua elite Sunda tersebut menghilang peranannya dalam sejarah. Nyaris semua akses politik tertutup bagi mereka, dan dari situlah kekuatan politik Sunda memudar.
Sayangnya, untuk mempelajari kekuatan politik negara Pasundan, kita kekurangan literatur akademik yang andal dan mendalam. Kekosongan literatur ini membuat masyarakat Sunda kesulitan untuk menemukan dan mengidentifikasi kekuatan budaya politik mereka sendiri, dan justru hanya mendapati traumanya saja. Atas alasan itu pula, ungkap Iip, diskusi-diskusi seperti ini sangat penting dan harus rutin.
Pandangan tersebut ditekankan lebih jauh oleh Cecep. Selama upayanya menelusuri rekam jejak orang Sunda dalam berpolitik, ia tak menemukan landasan teoritis yang komprehensif dari budaya politik Sunda. Orang-orang biasanya merujuk ke Siliwangi atau Padjadjaran, tapi gagasan mereka pun sangat sulit untuk dirumuskan secara koheren. Setiap kali kita bicara tentang politik, menurutnya, kita tak memiliki teks dan filsafatnya.
“Kesimpulan saya,” tambah Cecep, “Di mana-mana untuk mengadakan perubahan besar itu tidak perlu banyak orang, tidak perlu massa. Enam orang cukup. Lenin dan teman-temannya mendirikan Uni Soviet hanya tujuh orang. Jadi, basisnya bukan kekuatan massanya. Ridwan Kamil itu kurang apa—subscribers banyak, viewers banyak, followers banyak. Tapi itu tidak pernah menggerakkan Ridwan Kamil untuk menjadi presiden.”
“Karena Ridwan Kamil tidak punya ide. Menurut saya dia tidak punya ide, makanya dia gagal di konteks nasional. Menurut saya itu kesalahan dia,” tutup Cecep.
Diskusi pada akhirnya ditutup oleh Ari Ganjar. Ia berkesimpulan bahwa pembahasan seperti ini sangat penting dan mendesak untuk didokumentasikan secara sistematis dan akademis. Selain itu, dari sisi literasi, hasil-hasil kajian seperti ini juga harus disebarluaskan pada publik dengan bahasa populer dan mudah dipahami, misalnya melalui podcast. Secara bersamaan, dari sisi kelembagaan, kita harus menyokong pemimpin Sunda yang berkualitas.
Usai kandasnya peluang Ridwan Kamil di Pilpres 2024, masyarakat Sunda seharusnya mulai belajar sesuatu dan merefleksikan budaya politiknya sendiri.
Sumber : Bandung Bergerak
