Nasyiatul Aisyiyah menggelar sebuah seminar di BBPPMV Seni dan Budaya sebagai bagian dari rangkaian acara Konsolidasi Organisasi pada Sabtu (14/10). Seminar tersebut fokus pada pemilu serentak 2024, yang dianggap sebagai perhelatan besar dalam demokrasi Indonesia. Acara ini melibatkan dua narasumber utama, yang memberikan pandangan mendalam mengenai situasi pemilu dan tantangan yang dihadapi.
Anggota Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah, Titi Anggraini, menjadi narasumber pertama. Ia menyoroti kompleksitas pemilu 2024 dengan segala tantangan yang menyertainya, seperti pengadaan dan distribusi logistik, kurangnya profesionalisme penyelenggara pemilu, dan masalah spesifikasi yang beragam. Namun, di antara semua tantangan tersebut, salah satu yang paling serius adalah praktik politik uang, yang dianggap sebagai momok menakutkan.
“Pemilu kita ini adalah Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia (the biggest one-day election in the world). Pemilu kita juga paling kompleks dan rumit di dunia (the most complex election system in the world),” tutur Titi Anggraini.
Pembicara kedua, Endang Wihdatiningtyas, membawa hasil riset dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) dan Lembaga Penelitian Founding Father House (FFH) yang menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada pemilu 2019, 48% masyarakat menganggap politik uang sebagai hal biasa. Pada Pilkada 2020, sekitar 21,9% responden pernah ditawari uang atau barang untuk memilih calon tertentu, dan 22,7% mengaku ditawari imbalan serupa pada pemilihan bupati/walikota. Bahkan, dalam kurun waktu 2010-2016, masyarakat yang setuju dengan politik uang mengalami fluktuasi yang signifikan.
Sebagai gerakan pemudi terbesar di Indonesia, Nasyiatul Aisyiyah memanfaatkan kesempatan ini untuk menegaskan posisinya sebagai komunitas yang menentang keras praktik politik uang. Mereka melihat politik uang sebagai langkah awal menuju perilaku koruptif dan ingin memainkan peran aktif dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap hal ini. Dengan pemilu serentak 2024 yang semakin mendekat, mereka bertekad untuk mengambil tindakan nyata dalam memerangi politik uang dan memastikan bahwa demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih bersih dan transparan.
Sumber : Muhammadiyah
