JAKARTA, investor.id – Indonesia mendorong ASEAN untuk sigap menanggapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara khusus, Indonesia juga menyorot ada tiga isu yang layak dicermati Dewan ASEAN Political Security Community (APSC).
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan, tiga isu yang dimaksud meliputi penanganan tantangan keamanan non-tradisional, mendorong kemajuan HAM di kawasan, dan peningkatan kerja sama maritim.
Dia mengatakan, dalam hal penanganan tantangan keamanan non-tradisional, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online dalam tiga tahun terakhir. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.
“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno dalam Pertemuan ke-27 Dewan APSC bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta (4/9/2023).
Adapun dalam rangka mendorong kemajuan HAM di kawasan, ASEAN harus terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM dengan lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.
“Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue,” ucap Menlu Retno. Adapun pada tahun ini Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th ASEAN Human Rights Dialogue.
Sementara menyangkut peningkatan kerja sama maritim, Menlu Retno mengungkapkan bahwa Indo-Pasifik memiliki potensi yang strategis. Namun kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Ke depan, menurut Menlu Retno, ASEAN harus lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai inti upaya pembentukan arsitektur regional. Mekanisme ini diharapkan dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi.
Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, ASEAN harus sigap tanggapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Implementasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN masih dibayangi oleh isu Myanmar, ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam, yang jika dibiarkan dapat menjadi konflik terbuka.
“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan merusak kemajuan yang telah diupayakan ASEAN sejak 1967,” tegas Mahfud dalam sambutannya ketika memimpin Pertemuan ke-27 Dewan APSC di Jakarta.
APSC juga harus mampu merespon tantangan di kawasan khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara lainnya. Menko Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan pertukaran informasi.
Menkopolhukam pun mendorong implementasi Deklarasi TPPO yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.
Sumber : Investor Daily
