TRIBUNMANADO.CO.ID – Disebabkan gelaran Liga 1 musim 2023-2024 yang akan berlangsung di tahun politik, PT Liga Indonesia (PT LIB) membuat kebijakan aturan baru.
Beralasankan periode pergelutan politik di tanah air, PT LIB membuat kebijakan berupa larangan dalam seluruh pertandingan sepak bola nasional.
Termasuk Liga 1 yang sejatinya kompetisi Sepak Bola tertinggi di Indonesia.
Aturan baru berupa larangan saat pertandingan tandang atau away.
Larangan yang dimaksud tersebut yaitu kehadiran pedukung tim tamu saat tim-nya bermain tandang.
Kebijakan ini telah disetujui oleh pihak PSSI hingga Polri.
Dilansir dari artikel Kompas.com. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus akhirnya memberikan penjelasan mengenai kebijakan larangan kehadiran pendukung tim tamu dalam seluruh pertandingan sepak bola nasional itu.
Larangan itu termasuk dalam agenda laga babak playoff internal Liga Champions Asia dan Liga 1 2023-2024.
Kebijakan baru ini disampaikan dalam draft atau rancangan jadwal yang telah dikirimkan kepada masing-masing klub.
Jadi tujuannya adalah tidak akan ada lagi suporter away selama Liga 1 2023-2024 berlangsung.
Semua pertandingan yang dimainkan hanya akan dihadiri oleh penonton tuan rumah saja.
Keputusan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak sepak bola Indonesia, khususnya dari kalangan suporter.
Adapun kemungkinan munculnya isu olahraga masih dicampur dengan politik, setelah kabar ini mencuat.
Ferry Paulus menerangkan persyaratan tersebut diambil berdasarkan kondisi dan dinamika di Indonesia yang memasuki tahun politik.
Ia juga menegaskan pihak klub juga memiliki keresahan yang sama dan menjadikan kebijakan ini sebagai keputusan bersama.
“Kebijakan tersebut kami sepakati untuk memuluskan perizinan dari pihak yang berwenang.
Kami mempertimbangkan pelaksanaan Liga 1 2023/24 bersamaan dengan tahun politik,” kata Ferry Paulus, melalui rilis resminya, Sabtu (3/6/2023) siang.
Di momen tahun politik identik dengan kampanye daerah-daerah di segala penjuru di Indonesia.
Masalah kampanye politik harus diperhatikan dengan sangat hati-hati karena ini agenda yang melibatkan masyarakat banyak dan sensitif.
Kebijakan ini diambil demi menghindari hal-hal tidak diinginkan yang beresiko mengganggu pelaksanaan Liga 1 2023-2024.
PT LIB dan seluruh klub merasa perlu mengambil langkah antisipasi di awal demi kelancaran kompetisi sepak bola Indonesia.
“Berdasarkan kebiasaan tersebut maka klub-klub Liga 1 bersepakat untuk melarang suporter tamu hadir,” Ferry Paulus menerangkan.
“Semua kami lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,
mengingat kemungkinan itu bisa muncul karena waktunya yang berdekatan atau berpapasan dengan kegiatan kampanye,” sambungnya
Kebijakan untuk melarang kehadiran penonton tim tamu bukan hal yang baru di Liga Indonesia.
Akan tetapi ini pertama kalinya kebijakan tersebut diperlakukan bagi seluruh kontestan dan demi kebaikan bersama.
Ferry Paulus berharap kebijakan atau persyaratan tersebut bisa dipatuhi oleh semua pihak, yakni klub dan suporter.
“Kami akan selalu melakukan yang terbaik agar Kompetisi BRI Liga 1 2023/24 bisa bergulir seperti yang kita inginkan bersama.
Karena itu, kami memohon dukungan dan komitmen semua pihak,” ujar Ferry Paulus menutup.
Dengan adanya kebijakan baru PT LIB untuk pergelaran Liga 1 2023-2024 ini, apakah berpeluang memancing pro dan kontra terkait isu olahraga masih dicampuradukkan dengan urusan politik?
Atau tepatnya, sepak bola di Indonesia masih dicampur dengan politik?
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan olahraga tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan politik.
Pernyataan Presiden Jokowi itu terkait penolakan timnas Israel untuk bermain di gelaran Piala Dunia U-20 yang sebelumnya dijadwalkan diselenggarakan di tanah air, beberapa waktu lalu.
Polemik penolakan timnas Israel tersebut berujung pencopotan status tuan rumah Piala Dunia U-20 bagi Indonesia.
Sebelum pencopotan FIFA itu, Presiden Jokowi sudah meminta persoalan olahraga sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan politik.
“Dalam urusan Piala Dunia U-20 kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya,” ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring pada Selasa (28/3/2023) lalu, sebelum FIFA mencopot status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20.
“Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” tegas Presiden Jokowi
Sumber: Tribun News
