Belakangan ini muncul wacana terkait usulan sistem proporsional tertutup untuk Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Sebagian pihak pendukung wacana ini karena sistem tersebut dianggap mampu menangkal praktik politik uang yang kini marak terjadi.
Seperti diketahui, Pemilu dengan biaya tinggi memang tengah menjadi momok tersendiri. Pasalnya, berbagai usaha dilakukan para bakal calon untuk memenuhi biaya selangit itu dengan berbagai cara. Bahkan lewat jalur melawan hukum sekalipun demi memenangkan kontestasi Pemilu.
Mengatasi fenomena ini, Guru Besar Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Valina Singka mengusulkan untuk mempertimbangkan kembali rancangan desain Pemilu. Menurutnya, sistem Pemilu harus mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah dan memutus mata rantai praktik politik transaksional.
Sistem Pemilu saat ini, kata Valina, yang berpusat pada calon atau “candidacy centered” perlu direkayasa kembali menjadi sistem Pemilu yang berpusat pada partai atau “party centered’. “Sistem pemilu proporsional tertutup dapat dipertimbangkan kembali sebagai salah satu alternatif untuk digunakan dalam pemilu serentak 2024,” ujarnya dikutip dari Fisip.ui.ac.id pada Selasa, 15 Oktober 2019.
Soal Politik Uang
Penelitian Afiq Faqih yang dipublikasikan di Al-Balad: Journal of Constitutional Law memaparkan sistem proporsional tertutup bisa kembali menjadi opsi solusi untuk mencegah adanya praktik pembelian suara atau dikenal sebagai money politics. Dengan sistem ini, setidaknya akan mendorong adanya kaderisasi yang masif oleh partai politik sehingga membentuk kader yang cakap untuk dicalonkan.
Apabila kader yang dicalonkan memiliki kapasitas mumpuni, dengan sendirinya rakyat bakal memilih berdasarkan kapasitas dan kualitasnya sebagai calon anggota legislatif. Alih-alih, berpatokan pada seberapa banyak uang yang dipunya oleh wakil rakyat yang hendak dipilih.
Senada dengan hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendukung penuh untuk diterapkannya kembali sistem proporsional tertutup untuk Pemilu 2024. Dalam acara focus group discussion yang diselenggarakan PDIP bertema Reformasi Sistem Hukum, dia menyampaikan akan menyiapkan seluruh calon anggota legislatif secara matang jika sistem tersebut diterapkan kembali.
“Negara turut menyiapkan, ikut menyiapkan kader-kader partai-partai yang lolos parliamentary threshold untuk dipersiapkan menjadi legislator yang hebat, yang punya landasan moral, yang punya pemahaman terhadap ideologi konstitusi kita. Sehingga disiapkan, kasih rapornya di situ,” kata Hasto pada Kamis, 13 Oktober 2022.
Di sisi lain, publik tidak bisa menampik pula bahwa sistem proporsional tertutup memiliki beberapa kekurangan. Beberapa di antaranya, akan menimbulkan sebuah oligarki koneksi di dalam tubuh partai politik hingga penguatan kekuasaan porsi yang lebih besar oleh lembaga legislatif.
Sumber: Nasional
