TRIBUNGORONTALO.COM,Gorontalo — Daniel Kalangie Pengamat Politik Gorontalo Lulusan UGM mengomentari polemik terkait sistem proporsional di Pemilu 2024 nanti.
Menurutnya, baik proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya tetaplah sistem demokratis.
“Dalam dua pilihan tersebut, dua-duanya demokratis,” tutur Daniel.
Kata dia, kedua sistem ini sudah pasti memiliki konsekuensi politis.
Namun ia kurang setuju jika satu dari dua sistem ini justru dianggap manipulatif. Karena apapun sistemnya, tetap tak akan menutup celah manipulatif.
“Toh juga dalam sistem pemilu yang sekarang terdapat celah manipulasi juga,” tegasnya.
Manipulasi hanya dapat dimitigasi melalui perbaikan sistem yang dipilih secara terus menerus.
Sistem pemilu baik proporsional tertutup maupun terbuka tidak akan menjamin ada atau tidaknya chaos politik.
Chaos politik dimensinya lebih kompleks dari hanya sekadar sistem pemilu. Tepatnya sistem pemilu akan merubah tata kuasa di tingkat elit partai.
“Misalnya, dalam sistem proporsional tertutup, kekuatan terbesar akan dimiliki oleh elit partai di tingkat pusat seperti Ketua Umum Partai sebagai penentu dari proses kandidasi,” katanya.
Penting atau tidaknya perubahan sistem pemilu saat ini sebaiknya dilihat dari sudut pandang apakah sistem tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan Indonesia hari ini.
Jadi, perdebatan akan dua pilihan tersebut seharusnya dimulai dengan menilai lebih dulu kebutuhan Indonesia masa kini.
Sebab, sistem pemilu sendiri bukan sebuah hal yang tidak bisa diubah. Indonesia, telah mengalami beberapa perubahan sistem pemilu sejak pemilu pertama kali diadakan hingga sekarang.
Jadi, titik tekannya bukan di penting atau tidak, tapi justru pada persoalan butuh atau tidak.
Kata Daniel, politisi sebaiknya berhenti memberi informasi kepada publik tentang sistem pemilu yang terbaik tanpa mengetahui lebih mendasar tentang kebutuhan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia secara substansial.
“Momentum perdebatan ini juga sebaiknya menjadi momen kritik bagi politisi dan partai politik untuk melihat lagi demokrasi bukan sekedar ajang perebutan angka suara pemilih,” katanya.
Paling penting kata dia, sistem pemilu bukan lagi jadi urusan elit saja, tapi juga jadi urusan buruh tani, nelayan, buruh pabrik, pedagang kecil, abang bentor, dan kelompok masyarakat terpinggirkan lainnya.
Sumber: Tribun News
