• Latest
  • Trending
Menyoal buruknya kinerja legislasi DPR

Menyoal buruknya kinerja legislasi DPR

December 22, 2018
DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran

DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran

December 5, 2019
Megawati: Ada Letkol Tanya Sukarno Pengkhianat atau Bukan

Megawati: Ada Letkol Tanya Sukarno Pengkhianat atau Bukan

December 5, 2019
Masa Jabatan Presiden dan Teguran untuk Partai Pendukung

Masa Jabatan Presiden dan Teguran untuk Partai Pendukung

December 5, 2019
Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila

Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila

December 5, 2019
Demokrat Sebut Pilpres Melalui MPR Khianati Kedaulatan Rakyat

Demokrat Sebut Pilpres Melalui MPR Khianati Kedaulatan Rakyat

December 4, 2019
Fadli Sebut Jokowi Tutup Pintu soal Presiden Tiga Periode

Fadli Sebut Jokowi Tutup Pintu soal Presiden Tiga Periode

December 4, 2019
Munas Golkar Dibuka Jokowi Hari Ini, 9 Caketum Bertarung

Munas Golkar Dibuka Jokowi Hari Ini, 9 Caketum Bertarung

December 4, 2019
Airlangga Soal Intervensi Istana: Pemilik Suara DPD I dan II

Airlangga Soal Intervensi Istana: Pemilik Suara DPD I dan II

December 4, 2019
Megawati Minta Pengusung Khilafah Datang ke DPR

Megawati Minta Pengusung Khilafah Datang ke DPR

December 4, 2019
Mahfud soal Jabatan Presiden Tiga Periode: Urusan MPR

Mahfud soal Jabatan Presiden Tiga Periode: Urusan MPR

December 4, 2019
Demokrat: Presiden Tiga Periode Munculkan Kekuasaan Otoriter

Demokrat: Presiden Tiga Periode Munculkan Kekuasaan Otoriter

December 4, 2019
Jokowi: Perpanjangan Izin FPI Urusan Menteri

Jokowi: Perpanjangan Izin FPI Urusan Menteri

December 3, 2019
Berita Senayan
No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Forests
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
Wednesday, December 11, 2019
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Forests
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports
No Result
View All Result
Berita Senayan
No Result
View All Result

Menyoal buruknya kinerja legislasi DPR

December 22, 2018
in Democracy, Featured, Indonesia News, National Security, Politics
0
Home National Security Politics Democracy
Post Views: 71

 

Persepsi negatif publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agaknya tidak pernah surut. Citra buruk sebagai lembaga politik yang inkompeten, korup dan tidak dapat dipercaya agaknya kadung melekat kuat pada DPR.

Langgengnya sentimen negatif publik terhadap DPR tentu beralasan. Terlebih jika menilik kinerja DPR dari periode ke periode yang selalu jauh dari kata memuaskan.

Kinerja yang jauh dari memuaskan agaknya juga diulang oleh DPR periode masa jabatan 2014-2019. Hal itu disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang menyebut kinerja DPR periode sekarang merupakan yang paling buruk sepanjang era Reformasi. Pernyataan Formappi itu tentu bukan semata tendensi untuk kian memburukkan citra DPR.

RelatedPosts

Fadli Sebut Jokowi Tutup Pintu soal Presiden Tiga Periode

Megawati Minta Pengusung Khilafah Datang ke DPR

DPR Desak Menag Cabut Peraturan soal Majelis Taklim

DPR Minta Tito dan FPI Duduk Bareng Bahas Izin Ormas

Fadli Zon: Gerindra Menolak LGBT

Ditilik dari variabel kinerja legislasi, harus diakui bahwa DPR periode 2014-2019 memang menunjukkan capaian yang mengecewakan. Bahkan, muncul anggapan bahwa DPR periode saat ini gagal menjalankan salah satu fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi. Minimnya jumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan menjadi Undang-undang (UU) menjadi bukti lemahnya kinerja legislasi DPR.

Pada tahun pertama, DPR periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 3 UU dari 41 RUU. Pada tahun kedua, jumlah UU yang disahkan mencapai 10 dari 51 RUU yang ditargetkan rampung. Sementara pada tahun ketiganya, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU dari 52 RUU. Di tahun keempat ini, saat masa sidang pertama sudah habis, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU, padahal targetnya adalah 50 RUU.

Lemahnya kerja legislasi DPR periode 2014-2019 ini tentu menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Dalam sistem demokrasi tidak langsung sebagaimana dipraktikkan saat ini, DPR memainkan peran yang vital dan strategis. DPR merupakan institusi politik paling berpengaruh dalam merumuskan UU yang menjadi rujukan bersama bagi tata kehidupan sosial-politik.

Kelambanan DPR membuat UU berakibat pada kekosongan aturan yang tidak pelak akan berdampak serius pada sistem hukum dan birokrasi kita. Dalam dalam lingkup yang lebih luas hal itu juga pasti menghambat laju pembangunan.

Performa buruk

Jika diamati, lemahnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasi ini dilatari oleh sejumlah faktor.

Pertama, dalam lingkup yang paling kecil, performa DPR sebagai salah satu pilar demokrasi terbilang melempem lantaran sebagian besar anggotanya terjebak dalam politik partisan. Nyaris semua anggota DPR yang duduk di parlemen memiliki paradigma berpikir bahwa mereka adalah wakil partai dan harus berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kepentingan partainya, alih-alih konstituen yang telah memilihnya. Logika berpikir yang demikian ini tidak hanya mengkhianati mandat rakyat, namun juga membuat DPR tidak mampu berpikir, apalagi bertindak progresif.

Nalar partisan DPR juga tampak jelas dalam komunikasi serta perilaku politik sebagian besar anggotanya yang nyaris tidak pernah jauh dari kecenderungan konfrontatif. DPR agaknya tidak dapat menghindar dari kondisi perpolitikan nasional yang terpolarisasi ke dalam dua kelompok besar. Polarisasi politik itu agaknya menyita nyaris seluruh energi DPR sehingga kerja-kerja legislasi kerapkali tidak lagi menjadi prioritas utama.

Kedua, kualitas sebagian besar anggota DPR periode 2014-2019 ini memang jauh dari menjanjikan. Jamak diketahui bahwa separuh lebih anggota legislatif yang saat ini duduk di kursi parlemen berlatar belakang pengusaha.

Sisanya adalah pesohor, figur publik yang minim pengetahuan dan pengalaman politik. Sementara kalangan aktivis politik, organisator sosial serta pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang umumnya memiliki pengetahuan sekaligus pengalaman mumpuni di bidang legislasi justru menempati porsi yang sangat sedikit.

Kondisi ironis itu tentu berkaitan erat dengan sistem demokrasi kita yang satu dekade ini cenderung menjurus pada praktik demokrasi liberal. Mekanisme pemilihan anggota legislatif proporsional-terbuka membuat kontestasi politik lebih sering diwarnai oleh pertarungan modal finansial dan sosial, ketimbang pengetahuan, pengalaman dan rekam jejak calon legislator.

Sistem pemilihan yang seperti itu tentu menguntungkan calon legislator dari kalangan pengusaha yang notabene memiliki bekal finansial yang melimpah serta kalangan selebritis yang memiliki modal sosial berupa popularitas.

Kondisi itu diperparah dengan sikap kebanyakan partai politik yang lebih memilih jalan pintas untuk mengusung caleg dengan latar belakang pengusaha maupun selebritas dengan kemampuan yang diragukan, daripada mengusung kader sendiri yang secara kualitas lebih menjanjikan. Konsekuensinya, konstituen hanya bisa pasrah disuguhi pilihan calon legislator berkualitas medioker.

Ketiga, harus diakui bahwa sebagian besar anggota DPR cenderung tidak memiliki integritas. Tidur di ruang sidang, gemar gaya hidup mewah, serta perilaku koruptif sebagian anggota DPR adalah sebagian ekses dari lemahnya integritas para anggotanya.

Kita tentu sepakat bahwa kerja legislasi yang diemban DPR bukan jenis pekerjaan yang bisa dilakoni semua orang. Diperlukan kecakapan berpolitik praktis sekaligus penguasaan terhadap wacana sosial untuk mampu menjalankan perannya sebagai penyusun UU. Peran itu tidak akan berjalan maksimal jika DPR dikuasai oleh para petualang politik.

Mekanisme kontrol

Kinerja buruk DPR di bidang legislasi tentu tidak dapat ditoleransi. Selain berpretensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pembangunan, hal itu juga mengkhianati mandat rakyat. Gaji melimpah dan sederet fasilitas mewah tidak sepatutnya ditukar dengan kerja setengah-setengah.

Anjuran wakil ketua DPR Fadli Zon agar publik memaklumi kinerja buruk DPR sudah seharusnya kita abaikan. Sikap permisif publik atas buruknya kinerja DPR justru akan membuat DPR kehilangan kontrol atas kewenangan yang dimilikinya. Ketika itu terjadi, maka pada dasarnya kita telah kehilangan esensi berdemokrasi.

Dalam jangka pendek, kita membutuhkan mekanisme kontrol yang memungkinkan diberikannya sanksi ketika DPR gagal memenuhi tenggat terkait kerja-kerja legislasi. Menjadi anggota DPR adalah pekerjaan profesional. Layaknya pekerjaan profesional pada umumnya, anggota DPR sudah sepatutnya mendapat imbalan (reward) atas pekerjaan yang mereka lakukan.

Sebaliknya, jika mereka wan-prestasi alias gagal melaksanakan tugas, idealnya juga ada mekanisme untuk memberikan hukuman (punishment). Penundaan gaji DPR yang sempat diwacanakan oleh komisioner KPK beberapa waktu lalu, dalam konteks ini agaknya perlu dielaborasi lebih lanjut. Ketiadaan sanksi ini menjadi salah satu faktor mengapa DPR leluasa menentukan ritme kerja yang serba tidak jelas yang pada akhirnya membuat target pengesahan RUU meleset jauh.

Dalam konteks jangka panjang, publik tentunya juga menunggu upaya serius partai politik dalam melakukan reformasi internal, utamanya dalam konteks rekrutmen dan pengajuan bakal calon legislatif. Parpol idealnya mampu beranjak dari cara-cara lama rekrutmen caleg yang lebih menitikberatkan pada kekuatan finansial dan popularitas individu. Parpol idealnya membuka ruang selebar-lebarnya bagi sosok-sosok bermental progresif yang diharapkan tidak mengalami kegagapan menghadapi kerja-kerja legislasi.

Tidak kalah penting dari itu semua ialah upaya terus menerus dalam mengedukasi publik agar menjadi pemilih berkarakter cerdas. Yakni pemilih yang menentukan pilihannya bukan berdasar pertimbangan emosional, melainkan pertimbangan rasional.

Edukasi politik yang demikian ini menjadi sangat penting untuk memastikan pemilihan umum yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu menghasilkan legislator yang mumpuni, berintegritas dan cakap dalam urusan legislasi.

Source :

Beritagar

Tags: DPRFadli ZonKPKLSMParlemen IndonesiaRUU

Related Posts

DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran
Economy

DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran

December 5, 2019
Megawati: Ada Letkol Tanya Sukarno Pengkhianat atau Bukan
Featured

Megawati: Ada Letkol Tanya Sukarno Pengkhianat atau Bukan

December 5, 2019
Masa Jabatan Presiden dan Teguran untuk Partai Pendukung
Democracy

Masa Jabatan Presiden dan Teguran untuk Partai Pendukung

December 5, 2019
Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila
Featured

Jokowi Minta Setiap Kebijakan Tertanam Nilai-nilai Pancasila

December 5, 2019
Demokrat Sebut Pilpres Melalui MPR Khianati Kedaulatan Rakyat
Democracy

Demokrat Sebut Pilpres Melalui MPR Khianati Kedaulatan Rakyat

December 4, 2019
Next Post
Peleburan BP Batam, Komisi VI DPR RI: Pemerintah Langgar Undang-undang

Peleburan BP Batam, Komisi VI DPR RI: Pemerintah Langgar Undang-undang

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 3 =

Translate

Popular Post

DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran
Economy

DKI Telat Serahkan RAPBD, Kemendagri Kirim Surat Teguran

December 5, 2019
0

  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirim surat peringatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena telat menyerahkan Raperda APBD 2020 untuk...

Read more
MUI, NU dan Muhammadiyah Kompak Tak Perlu Aksi 313

MUI, NU dan Muhammadiyah Kompak Tak Perlu Aksi 313

March 30, 2017
Pemerintah Lanjutkan Pendirian Gereja Santa Clara Bekasi

Pemerintah Lanjutkan Pendirian Gereja Santa Clara Bekasi

March 30, 2017
Plt Gubenur DKI: Dulu Saya Selalu Dicurigai Pak Ahok

Plt Gubenur DKI: Dulu Saya Selalu Dicurigai Pak Ahok

March 30, 2017
3 Surat Tak Sampai ke Komisi II DPR, Pansel KPU-Bawaslu Bingung

3 Surat Tak Sampai ke Komisi II DPR, Pansel KPU-Bawaslu Bingung

March 30, 2017
  • About Us
  • Creative Commons
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
  • Contact Us

Topics

Follow Us

About Us

Beritasenayan.com is part of Berita Senayan Media Group LLC, which delivers daily news around the globe.

© 2011 Berita Senayan

No Result
View All Result
  • Indonesia News
  • World News
    • Africa
    • Asia
      • China
      • North Korea
    • Canada
    • Europe
    • Latin America
    • Middle East
    • Russia
    • United Kingdom
    • United States
  • National Security
    • Cyber Security
    • Military
    • Politics
      • Democracy
      • Free Speech
    • Terrorism
  • Business
    • Economy
    • Free Market
  • Science
    • Technology
  • Culture
    • Art
    • Books & Literature
    • Food & Drink
    • Health & Fitness
    • History
    • Movies & TV
    • Music
    • Privacy
    • Religion
    • Travel
    • Women & Children
  • Environment
    • Climate Change
    • Endangered Species
    • Forests
    • Wildlife
  • Sports
    • Auto Racing
    • Cycling
    • Football
    • Golf
    • Olympics
    • Tennis
    • Water Sports

© 2011 Berita Senayan