Persepsi negatif publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agaknya tidak pernah surut. Citra buruk sebagai lembaga politik yang inkompeten, korup dan tidak dapat dipercaya agaknya kadung melekat kuat pada DPR.
Langgengnya sentimen negatif publik terhadap DPR tentu beralasan. Terlebih jika menilik kinerja DPR dari periode ke periode yang selalu jauh dari kata memuaskan.
Kinerja yang jauh dari memuaskan agaknya juga diulang oleh DPR periode masa jabatan 2014-2019. Hal itu disampaikan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang menyebut kinerja DPR periode sekarang merupakan yang paling buruk sepanjang era Reformasi. Pernyataan Formappi itu tentu bukan semata tendensi untuk kian memburukkan citra DPR.
Ditilik dari variabel kinerja legislasi, harus diakui bahwa DPR periode 2014-2019 memang menunjukkan capaian yang mengecewakan. Bahkan, muncul anggapan bahwa DPR periode saat ini gagal menjalankan salah satu fungsi utamanya, yakni fungsi legislasi. Minimnya jumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang berhasil disahkan menjadi Undang-undang (UU) menjadi bukti lemahnya kinerja legislasi DPR.
Pada tahun pertama, DPR periode 2014-2019 hanya mampu mengesahkan 3 UU dari 41 RUU. Pada tahun kedua, jumlah UU yang disahkan mencapai 10 dari 51 RUU yang ditargetkan rampung. Sementara pada tahun ketiganya, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU dari 52 RUU. Di tahun keempat ini, saat masa sidang pertama sudah habis, DPR hanya mampu mengesahkan 5 UU, padahal targetnya adalah 50 RUU.
Lemahnya kerja legislasi DPR periode 2014-2019 ini tentu menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita. Dalam sistem demokrasi tidak langsung sebagaimana dipraktikkan saat ini, DPR memainkan peran yang vital dan strategis. DPR merupakan institusi politik paling berpengaruh dalam merumuskan UU yang menjadi rujukan bersama bagi tata kehidupan sosial-politik.
Kelambanan DPR membuat UU berakibat pada kekosongan aturan yang tidak pelak akan berdampak serius pada sistem hukum dan birokrasi kita. Dalam dalam lingkup yang lebih luas hal itu juga pasti menghambat laju pembangunan.
Performa buruk
Jika diamati, lemahnya DPR dalam menjalankan fungsi legislasi ini dilatari oleh sejumlah faktor.
Pertama, dalam lingkup yang paling kecil, performa DPR sebagai salah satu pilar demokrasi terbilang melempem lantaran sebagian besar anggotanya terjebak dalam politik partisan. Nyaris semua anggota DPR yang duduk di parlemen memiliki paradigma berpikir bahwa mereka adalah wakil partai dan harus berjuang mati-matian untuk memperjuangkan kepentingan partainya, alih-alih konstituen yang telah memilihnya. Logika berpikir yang demikian ini tidak hanya mengkhianati mandat rakyat, namun juga membuat DPR tidak mampu berpikir, apalagi bertindak progresif.
Nalar partisan DPR juga tampak jelas dalam komunikasi serta perilaku politik sebagian besar anggotanya yang nyaris tidak pernah jauh dari kecenderungan konfrontatif. DPR agaknya tidak dapat menghindar dari kondisi perpolitikan nasional yang terpolarisasi ke dalam dua kelompok besar. Polarisasi politik itu agaknya menyita nyaris seluruh energi DPR sehingga kerja-kerja legislasi kerapkali tidak lagi menjadi prioritas utama.
Kedua, kualitas sebagian besar anggota DPR periode 2014-2019 ini memang jauh dari menjanjikan. Jamak diketahui bahwa separuh lebih anggota legislatif yang saat ini duduk di kursi parlemen berlatar belakang pengusaha.
Sisanya adalah pesohor, figur publik yang minim pengetahuan dan pengalaman politik. Sementara kalangan aktivis politik, organisator sosial serta pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang umumnya memiliki pengetahuan sekaligus pengalaman mumpuni di bidang legislasi justru menempati porsi yang sangat sedikit.
Kondisi ironis itu tentu berkaitan erat dengan sistem demokrasi kita yang satu dekade ini cenderung menjurus pada praktik demokrasi liberal. Mekanisme pemilihan anggota legislatif proporsional-terbuka membuat kontestasi politik lebih sering diwarnai oleh pertarungan modal finansial dan sosial, ketimbang pengetahuan, pengalaman dan rekam jejak calon legislator.
Sistem pemilihan yang seperti itu tentu menguntungkan calon legislator dari kalangan pengusaha yang notabene memiliki bekal finansial yang melimpah serta kalangan selebritis yang memiliki modal sosial berupa popularitas.
Kondisi itu diperparah dengan sikap kebanyakan partai politik yang lebih memilih jalan pintas untuk mengusung caleg dengan latar belakang pengusaha maupun selebritas dengan kemampuan yang diragukan, daripada mengusung kader sendiri yang secara kualitas lebih menjanjikan. Konsekuensinya, konstituen hanya bisa pasrah disuguhi pilihan calon legislator berkualitas medioker.
Ketiga, harus diakui bahwa sebagian besar anggota DPR cenderung tidak memiliki integritas. Tidur di ruang sidang, gemar gaya hidup mewah, serta perilaku koruptif sebagian anggota DPR adalah sebagian ekses dari lemahnya integritas para anggotanya.
Kita tentu sepakat bahwa kerja legislasi yang diemban DPR bukan jenis pekerjaan yang bisa dilakoni semua orang. Diperlukan kecakapan berpolitik praktis sekaligus penguasaan terhadap wacana sosial untuk mampu menjalankan perannya sebagai penyusun UU. Peran itu tidak akan berjalan maksimal jika DPR dikuasai oleh para petualang politik.
Mekanisme kontrol
Kinerja buruk DPR di bidang legislasi tentu tidak dapat ditoleransi. Selain berpretensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pembangunan, hal itu juga mengkhianati mandat rakyat. Gaji melimpah dan sederet fasilitas mewah tidak sepatutnya ditukar dengan kerja setengah-setengah.
Anjuran wakil ketua DPR Fadli Zon agar publik memaklumi kinerja buruk DPR sudah seharusnya kita abaikan. Sikap permisif publik atas buruknya kinerja DPR justru akan membuat DPR kehilangan kontrol atas kewenangan yang dimilikinya. Ketika itu terjadi, maka pada dasarnya kita telah kehilangan esensi berdemokrasi.
Dalam jangka pendek, kita membutuhkan mekanisme kontrol yang memungkinkan diberikannya sanksi ketika DPR gagal memenuhi tenggat terkait kerja-kerja legislasi. Menjadi anggota DPR adalah pekerjaan profesional. Layaknya pekerjaan profesional pada umumnya, anggota DPR sudah sepatutnya mendapat imbalan (reward) atas pekerjaan yang mereka lakukan.
Sebaliknya, jika mereka wan-prestasi alias gagal melaksanakan tugas, idealnya juga ada mekanisme untuk memberikan hukuman (punishment). Penundaan gaji DPR yang sempat diwacanakan oleh komisioner KPK beberapa waktu lalu, dalam konteks ini agaknya perlu dielaborasi lebih lanjut. Ketiadaan sanksi ini menjadi salah satu faktor mengapa DPR leluasa menentukan ritme kerja yang serba tidak jelas yang pada akhirnya membuat target pengesahan RUU meleset jauh.
Dalam konteks jangka panjang, publik tentunya juga menunggu upaya serius partai politik dalam melakukan reformasi internal, utamanya dalam konteks rekrutmen dan pengajuan bakal calon legislatif. Parpol idealnya mampu beranjak dari cara-cara lama rekrutmen caleg yang lebih menitikberatkan pada kekuatan finansial dan popularitas individu. Parpol idealnya membuka ruang selebar-lebarnya bagi sosok-sosok bermental progresif yang diharapkan tidak mengalami kegagapan menghadapi kerja-kerja legislasi.
Tidak kalah penting dari itu semua ialah upaya terus menerus dalam mengedukasi publik agar menjadi pemilih berkarakter cerdas. Yakni pemilih yang menentukan pilihannya bukan berdasar pertimbangan emosional, melainkan pertimbangan rasional.
Edukasi politik yang demikian ini menjadi sangat penting untuk memastikan pemilihan umum yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu menghasilkan legislator yang mumpuni, berintegritas dan cakap dalam urusan legislasi.
