Dalam kurun 78 tahun Indonesia merdeka, kita sudah memiliki pengalaman 12 kali melaksanakan pemilu sejak 1955, dan sejak 2004 kita sudah empat kali melakukan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.
Seyogianya pengalaman itu semakin mendewasakan sekaligus memberikan contoh kepada generasi muda kita dalam berdemokrasi. Namun, tidak demikian halnya dengan dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
Tahun politik kali ini penuh dengan drama dan manuver yang tidak selaras dengan kelaziman politik. Elite politik mempertontonkan cara berpolitik yang tidak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi. Apakah ini yang disebut dalam politik bahwa tidak ada teman atau musuh yang abadi, yang ada adalah kepentingan sejati?
Publik sulit memahami putusan MK tetap berlaku, sementara dalam pengambilan keputusannya, Ketua MK terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Legislatif dan pemerintah seolah bungkam atas putusan itu dengan dalih menghormati asas trias politika agar demokrasi tetap terjaga dan menghindari kekuasaan negara yang absolut.
Publik bertanya, bukankah nakhoda dapat mengambil tindakan kala kapal terlihat menyimpang dari kompas?
Begitu juga proses pembentukan koalisi parpol, tak lagi didasari kesamaan ideologi. Koalisi lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek. Elite politik tak lagi jengah mengingkari apa yang pernah dikatakan sebelumnya.
Parpol yang identik dengan semangat kaum muda dan pembaru menunjukkan kedangkalan demokrasi. Anggota yang baru dua hari terdaftar bisa langsung menempati posisi ketua umum karena privilese. Anggota yang sudah berjuang tersisihkan, kalah sebelum bertanding.
Mungkin elite kita lupa, sistem demokrasi kita demokrasi Pancasila. Etika dan teladan dalam kepemimpinan harus dikedepankan. Jika menghalalkan segala cara dianggap kebenaran dalam langkah politik, tak heran jika publik memiliki persepsi, politik itu kotor.
Yang paling mengagetkan, sikap terobosan politik Presiden Joko Widodo yang akhirnya mengubah konstelasi politik Indonesia saat ini. Sebagai kader PDI-P yang masih aktif, ia justru menyeberang dan tidak sejalan lagi dengan partai pengusung dan pendukungnya saat menjadi presiden. Bahkan mendukung capres dari partai lain.
Rasanya baru kali ini terjadi dalam catatan sejarah politik Indonesia. Langkah politik yang sulit dipahami nalar publik. Kedewasaan demokrasi, politik, dan hukum di Indonesia masih membutuhkan jalan panjang.
Pangeran Toba P Hasibuan
Sei Bengawan, Medan
Kiamat Iklim
Diksi kiamat ternyata tak hanya milik pemuka agama dan agamawan. Karena ulah manusia; para pakar, akademisi, dan cerdik pandai, mulai waswas, mengkhawatirkan keadaan Bumi yang tengah menuju era tidak baik-baik saja.
Berbagai kajian saintifik mulai membaca tanda-tanda peningkatan suhu Bumi menuju proses pemanasan global berkelanjutan, bahkan telah mengarah ke pendidihan global. Diperkirakan, kenaikan suhu Bumi di atas 1,5 derajat celsius bakal menghancurkan segala sendi kehidupan alam.
Artikel ”’Kiamat’, jika Titik Kritis Iklim Lewat” (Kompas, 12/12/2023) mengupas lengkap fenomena menuju ”kiamat” jika titik kritis iklim semakin banyak terlampau. Saat planet memanas, banyak bagian sistem Bumi mengalami perubahan, dan dapat menyebabkan Bumi tak bisa mendukung perubahan.
Bumi makin panas, ternyata bukan judul film Indonesia era 1970. Sebuah kenyataan yang sedang terjadi saat ini. Kerusakan menerpa alam ini, dari ranah darat, laut, dan udara.
Banjir dan kekeringan (fenomena darat), kenaikan muka air laut akibat cairnya lapisan es (fenomena laut), serta cuaca ekstrem, laju emisi karbon, dan efek rumah kaca (fenomena udara) adalah tiga elemen ekosistem alam yang sudah mulai rusak.
Kerakusan manusia mengeksploitasi Bumi, yang konon demi membangun peradaban manusia yang lebih baik, adalah episentrum dari kerusakan Bumi tempat kita berpijak.
Eksploitasi sumber daya alam besar-besaran dan penggunaan teknologi tanpa kendali adalah dua anasir destruktif yang memacu kerusakan Bumi. Pentingnya keseimbangan alam tak dicamkan. Kiamat iklim ada di tengah-tengah kita.
Sumber : Kompas.id
