PURWOKERTO, BAWASLU BANYUMAS-Gelar Webinar Pojok Pengawasan dengan tema Mewaspadai Politik Identitas dalam Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Banyumas, Kamis 12 Oktober 2023.
Menghadirkan 2 orang Narasumber yaitu Prof. DR. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor UIN Saizu Purwokerto dan Oktafiani Carur Pratiwi, M.A., Dosen FISIP Unsoed Purwokerto. Webinar tersebut dipandu oleh moderator Titis Perdani, S.IP., M.Sos Dosen Unsoed Purwokerto. Peserta Webinar terdiri dari unsur Panwaslu Kecamatan, PKD, Ormas, dan OKP.
Ketua Bawaslu Banyumas, Imam Arif Setiadi, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan tantangan setiap pemilu adalah politik identitas, penggunaan politik identitas dalam rangka memenangkan kontestasi di samping adanya berita hoax, ada politik uang dan lain sebagainya.
“Politik identitas adalah salah satu hal yang harus kita waspadai karena daya rusaknya dapat menimbulkan perpecahan bangsa sehingga sangat potensial untuk merusak persatuan dan kesatuan dengan cara mengadu domba dan penggunaan atribut-atribut identitas tersebut”, kata Imam Arif di sela sambutannya.
Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat sehingga sangat mudah untuk simpati publik, memicu kemarahan, dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu
“Beda antara identitas politik dan politik identitas, jika identitas politik sudah ada dalam diri kita, semua orang mempunyai identitas politik tetapi kemudian identitas tersebut dipolitisasi atau digunakan untuk hal-hal politis atau perebutan kekuasaan sampai memicu kebencian, konflik, perpecahan, dan sebagainya itu yang membuat tidak wajar” ujar Prof. DR. H. Mohammad Roqib, M.Ag.
Penyebab terbentuknya politik identitas dapat juga bermula dengan terjadinya ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas yang memicu terjadinya konflik keragaman seperti konflik antar etnis,budaya, ras dan antar agama yang ditunggangi oleh partai politik serta rezim presidential threshold.
Berperan positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran politik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain.
Oktafiani Catur Pratiwi, M.A menjelaskan tentang Politik Identitas dalam Pemilu 2024 :Berbahaya?. “Politik Identitas kategori Baik yaitu Berperan positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran politik tentang kewargaan (civic) dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain”, kata Oktafiani Catur Pratiwi
“Politik Identitas kategori Berbahaya/Buruk yaitu Mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antaginistis terhadap kelompok identitas lain, bahkan sampai melegitimasi kekerasan. Politik identitas menjadi berbahaya jika dilakukan dengan membangun narasi tentang perbedaan primordial atau rasial antarkubu dalam konstelasi politik”, tambah Oktafiani Catur Pratiwi
Sesi tanya jawab diwali dengan pertanyaan dari Okti dari Panwascam Tambak “Politisasi identitas di Indonesia menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihilangkan lalu bagaimanakah langkah preventif atau langkah-langkah terbaik dalam mengurangi efek-efek mudarat politisasi identitas?”, tanya Okti
“Identitas politik bisa dilakukan selama membawa maslahat, maslahat ini bagi kalangan sendiri dan belum tentu bagi kalangan lain misalnya saya calon Presiden beragama Islam kemudian muncul pernyataan haram milik yang non muslim, bagi umat Islam jelas membawa maslahat tapi tidak bagi yang non muslim”, tanya Quinsi
Dengan cara melakukan penyadaran pemberdayaan bagi pemilih, dewasa, dan punya kesadaran bahwa yang dipilih adalah yang berkualitas. Setiap politisasi identitas ada yang untung dan tidak untung. Upaya untuk mencegah terjadinya politisasi dengan cara membangun kesadaran politik, melalui sosialisasi dan pendidikan politik.
Politik seharusnya membawa kepada kebaikan bersama. Kesadaran politik yg diharapkan bukan untuk jangka yang pendek. Maka kita dapat menentukan pemimpin yang amanah Peran keluarga juga sangat penting dalam pendidikan politik dan agama juga sangat penting untuk mencapai kemudaratan bersama. Hal yang bisa kita lakukan bagaimana memberikan kesadaran, pencerdasan kepada masyarakat apa dan bagaimana politik identitas dan bagaimana cara menanggapinya/menindaklanjutinya.
Politik identitas adalah selfness dan otherness, konteks seperti ini yang kadang mucul di dalam masyarakat kita bahwa terhadap egosentris dan menganggap orang lain tidak sebaik apa yang kita yakini. Dalam konteks pemersatu menjadi hal yang positif tapi di lain sisi kalau hal tersebut dianggap dibawa patut diperhitungkan dahulu, dapat dikesampingkan dahulu dalam konteks toleransi, menghargai satu sama lain, dan sebagainya.
Politik identitas dapat disebut baik ketika politik identitas digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan dalam konteks kelompok yang memperjuangkan identitas tertentu dan dianggap buruk jika menciptakan suatu dinamika konflik seperti perpecahan, diskriminasi terhadap kelompok lain, dan sebagainya.
Sumber : Bawaslu Banyumas
